BBC – Rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) baru bernama Nusantara di Kalimantan Timur disebut pakar kebijakan publik akan memberatkan pos anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang terjepit di tengah pengeluaran besar untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Dampaknya, alokasi program-program prioritas untuk masyarakat dalam APBN berpotensi besar akan dikorbankan karena dialihkan untuk IKN.
Selain itu, aktivis lingkungan melihat rencana pemindahan ibu kota juga berpotensi akan memperburuk kondisi lingkungan hidup dan merusak ruang hidup masyarakat sekitar.
Pada 2019 lalu, sebelum pandemi, Presiden Joko Widodo mengatakan, dana APBN yang digunakan untuk pemindahan IKN sebesar 19% dari APBN dengan sisanya dari swasta dan BUMN.
Namun, dilansir dari situs IKN, yang juga dikutip beberapa media, tertulis sebesar 53,5% pendanaan IKN dari total sekitar Rp466 triliun menggunakan APBN dan 46,5% sisanya menggunakan dana lain dari skema KPBU, swasta, dan BUMN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah alokasi mencapai 53,5% dalam konferensi pers di DPR, Selasa (18/01) karena pemerintah masih melakukan perhitungan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, juga menegaskan, pembangunan IKN tidak akan memberatkan APBN dan pemerintah akan menghindari pembiayaan utang jangka panjang.
Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan UU IKN sebagai dasar hukum pembangunan ibu kota baru yang nantinya akan diberi nama Nusantara.
Prioritas pembangunan Ibu Kota Nusantara seluas lebih dari 256.000 hektare itu hingga tahun 2024 adalah pembangunan infrastruktur dasar.
Ibu Kota Nusantara juga akan berstatus pemerintah daerah khusus yang disebut otorita dan dipimpin oleh kepala otorita (setara menteri yang dipilih dan bertanggung jawab langsung kepada presiden).
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Roy Valiant Salomo, menilai, penggunaan APBN untuk pembangunan IKN berpotensi mengorbankan program masyarakat akibat keterbatasan dana.
“Kalau dialihkan lebih banyak untuk IKN, yang lain ada yang dikorbankan, semacam zero-sum game, IKN ditambah, yang lain dikurangi,” kata Roy saat dihubungi BBC News Indonesia.
Roy mengatakan, kini penggunaan APBN dikonsentrasikan pada penangangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Di sisi lain, pemasukan negara terpengaruh dalam dua tahun terakhir akibat pandemi.
Indonesia mengalokasikan Rp677,2 triliun untuk biaya penanganan Covid-19. Rinciannya Rp87,55 triliun untuk bidang kesehatan dan Rp589,65 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional.
Roy menyarankan agar pemerintah meningkatkan peran swasta dan BUMN untuk pembangunan IKN.
Dilansir dari situs IKN yang juga dikutip beberapa media, tertulis pendanaan IKN dari total sekitar Rp466 triliun, sebesar 53,5% menggunakan APBN dan sisanya 46,5% menggunakan dana lain dari skema KPBU, swasta dan BUMN.
Jumlah itu meningkat dibandingkan pada tahun 2019 di saat Jokowi mengatakan rencana APBN yang digunakan sebesar 19%.