Denpasar-Portalangit. Musim kemarau yang melanda Jawa Tengah sejak awal Juni 2023 memberikan dampak kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap menyatakan musim kemarau tersebut membuat curah hujan menjadi minim.
BPBD mencatat 7.739 jiwa kesulitan mencari sumber air bersih.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPBD Kabupaten Cilacap Erna Suharyanti mengatakan rinciannya sebanyak 7.739 jiwa dari 2.613 Kepala Keluarga di empat desa terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Pihak terkait sudah mengirimkan tiga mobil berkapasitas 5.000 liter lebih untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
Satu unit tangki juga disiagakan UPT BPBD Majenang untuk mempercepat pelayanan kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang berada di wilayah Barat. Pusdalops BPBD Kabupaten Cilacap mencatat sejak 14 Juni hingga Sabtu, 24 Juni 2023 pengiriman air bersih telah dilakukan hingga 21 kali dengan total 105 ribu liter air.
“Dari BPBD Kabupaten Cilacap ada tiga unit mobil tangki air. Satu unit ditempatkan di UPT BPBD Majenang untuk lebih memaksimalkan dan mem- backup wilayah barat dan percepatan dalam pelayanan pendistribusian air bersih,” kata Erna dalam keterangan tertulis, Minggu, 25 Juni 2023.
Cilacap sebagai kabupaten terluas di Jawa Tengah menjadi wilayah yang rawan kekeringan. Menurut data Pusdalops BPBD Kabupaten Cilacap, sedikitnya ada 105 desa di 20 kecamatan yang masuk dalam rawan kekeringan.
Menurut Erna ada desa yang tidak masuk dalam wilayah rawan kekeringan, namun karena pompa air dari Pancimas rusak dan belum ada perbaikan, maka BPBD Kabupaten Cilacap tetap mendukung pendistribusian air bersih di wilayah tersebut.
“Untuk bencana kekeringan ada di 20 kecamatan, 105 desa,” kata Erna.
“Ada desa yang tidak termasuk rawan kekeringan. Tetapi karena pompa air dari Pancimas rusak dan belum diperbaiki, sehingga warga yang terdampak kekeringan sudah didistribusikan air bersih oleh BPBD Kabupaten Cilacap,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Erna juga mengatakan selain krisis air bersih, wilayah Kabupaten Cilacap juga berpotensi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) termasuk kebakaran permukiman warga. Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah membentuk Posko Karhutla Terpadu, yang dalam hal ini dibentuk atas koordinasi antara BPBD Kabupaten Cilacap bersama Perhutani dan klaster kebencanaan serta stakeholder yang lain.
“Potensi karhutla dan kebakaran rumah jelas ada. Salah satu upaya BPBD Kabupaten Cilacap sudah berkoordinasi dan mendirikan posko terpadu karhutla dengan Perhutani, klaster kebencanaan dan stakeholder yang lain seperti Basarnas, Damkar, Dinas P&K; Kabupaten Cilacap, Dinas Pertanian dan lainnya,” kata Erna.
Lebih lanjut, sebagai upaya pengurangan risiko bencana, monitoring dan penanganan kekeringan di sektor pertanian, BPBD Kabupaten Cilacap bersama dinas terkait juga membentuk grup berbasis telekomunikasi untuk mempermudah koordinasi dan respon cepat. Hal itu juga didasari oleh SK Bupati Cilacap yang telah membagi 8 klaster kebencanaan khusus kekeringan.
“Sudah ada koordinasi posko terpadu karhutla dan kekeringan. Kami telah membentuk grup untuk mempermudah dalam koordinasi dan quick response. Grup tersebut sudah terbagi ke dalam masing-masing klaster dan Kabupaten Cilacap sudah membentuk 8 klaster dengan SK Bupati Cilacap dan melibatkan semua unsur pentaheliks,” jelas Erna.
Berdasarkan peta prakiraan deteministik curah hujan Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh Stasiun Klimatologi Kelas I Jawa Tengah, cakupan wilayah yang mengalami penurunan curah hujan di wilayah Kabupaten Cilacap kian meluas dari dasarian 3 Juni hingga 3 Juli mendatang. Hal itu juga terjadi di hampir seluruh wilayah Jawa Tengah.
Selain upaya antisipasi dan penanganan seperti yang telah dilakukan BPBD Kabupaten Cilacap, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut mengimbau masyarakat agar dapat menghemat dan mengelola penggunaan air dengan baik.
Warga juga diharapkan dapat melalukan perbaikan lingkungan dengan menanam pohon, memperbaiki jaringan irigasi, menjaga sumber-sumber air bersih yang tersedia untuk konservasi air. Pemerintah daerah yang memerlukan dukungan pengisian waduk, danau dan embung bisa mengusulkan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) kepada BNPB yang didahului dengan penetapan status siaga atau tanggap darurat kekeringan.