CNN. Mesir akan memulai proses pemindahan kantor pemerintahan ke ibu kota administratif baru mulai Desember mendatang.
Ibu kota administratif itu terletak 45 kilometer dari timur Kota Kairo.
Juru bicara kepresidenan Mesir mengatakan proses pemindahan ibu kota itu akan dibarengi dengan masa percobaan selama enam bulan.
“Presiden Abdel Fattah al-Sisi mengarahkan jajaran pemerintah untuk memulai pemindahan ke distrik pemerintah di Ibu Kota Administratif Baru mulai Desember untuk masa percobaan enam bulan,” kata kantor presiden seperti dikutip Reuters.
Mesir menuturkan ibu kota baru dirancang sebagai “kota pintar” berteknologi tinggi yang dapat menampung 6,5 juta penduduk dan mengurangi kemacetan di Ibu Kota Kairo.
Kota ini akan mencakup distrik pemerintahan, distrik bisnis, taman yang luas, hingga distrik diplomatik.
Pembangunan ibu kota administratif baru merogoh kocek Mesir hingga US$45 miliar (Rp 646 triliun). Ini merupakan mega-proyek terbesar yang diluncurkan al-Sissi sejak menjabat pada 2014.
Kota ini dibangun di atas lahan seluas 170.000 hektar atau hampir dua kali luas dari Kairo.
Para kritikus menyebut ibu kota baru Mesir itu sebagai proyek sia-sia. Dikutip Associated Press, alasannya adalah biaya pembangunan senilai ratusan triliun itu lebih baik digunakan untuk membangun kembali ekonomi yang hancur dan memperbarui Kairo.
Tetapi pemerintah berpendapat bahwa ibu kota baru diperlukan untuk menyerap populasi yang berkembang pesat di Kairo, yang akan berlipat ganda menjadi 40 juta penduduk pada 2050.
Presiden Mesir juga mengklaim ibu kota baru, dan proyek-proyek lain mulai dari jalan baru dan kompleks perumahan hingga perluasan kanal Terusan Suez, menarik investor, dan menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 100 juta penduduk negara itu.
Ibu kota baru Mesir ini akan menampung kantor kepresidenan, kabinet, parlemen dan kementerian.
Para perencana pembangunan menjanjikan taman publik sepanjang 21 mil, bandara, gedung opera, kompleks olahraga, dan 20 gedung pencakar langit, termasuk yang tertinggi di Afrika, dengan ketinggian 345 meter.
Harian Al-Ahram yang dikelola negara melaporkan bahwa pemerintah telah merencanakan untuk merelokasi 52.300 pegawai pemerintah ke ibu kota baru pada pertengahan 2020. Tetapi rencananya tertunda oleh pandemi virus corona.