CNN. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan dampak serius perubahan iklim terhadap ketersediaan air bersih di Indonesia. Perubahan pola curah hujan, kenaikan suhu, kenaikan muka air, dan kejadian iklim ekstrem akan menyebabkan krisis air bersih jika perubahan iklim tidak ditangani secara serius.
“Krisis air bersih terjadi akibat tingginya kebutuhan air baku. Terutama di kawasan perkotaan dan padat penduduk. Sedangkan, perubahan iklim mengakibatkan kekeringan dan pencemaran air yang mempengaruhi ketersediaan air bersih untuk air minum dan sanitasi,” Kata Kepala BMKG Dwikorita dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/2).
Dwikorita mengatakan bahkan hasil kajian dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyebutkan dampak perubahan iklim berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp544 triliun 2020-2024, jika intervensi kebijakan tidak dilakukan.
“Kerugian sektor air dapat dikurangi dengan upaya adaptasi maksimal sebesar 17,77 T selama periode 2020-2024,” ungkap Dwikorita.
Dalam Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, kelangkaan air di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara diperkirakan meningkat hingga 2030.
“Air tidak hanya dibutuhkan untuk rumah tangga, namun juga industri dan pertanian. Karena permintaannya lebih besar dari ketersediaan maka krisis air terjadi. Penurunan tidak hanya dari sisi kuantitas, namun kualitas air yang bisa berpengaruh terhadap kesehatan,” Imbuhnya.
Dwikorita menerangkan, tren kenaikan suhu udara di Indonesia terjadi di sebagian besar wilayah. Dengan menggunakan data observasi BMKG (1981-2020) terdapat tren positif dengan besaran bervariasi dengan nilai sekitar 0.03 °C setiap tahunnya. Sehingga dalam 30 tahun estimasi kenaikan suhu udara akan bertambah sebesar 0.9 °C.
Untuk wilayah Indonesia secara keseluruhan, tahun 2016 merupakan tahun terpanas dengan nilai anomali sebesar 0.8 °C sepanjang periode pengamatan 1981 hingga 2020.
Medio 2021 sendiri menempati urutan ke-8 tahun terpanas dengan nilai anomali sebesar 0.4 °C, sementara tahun 2020 dan 2019 berada di peringkat kedua dan ketiga dengan nilai anomali sebesar 0.7 °C dan 0.6 °C.
“Perlu juga waspada terkait ancaman bencana hidrometeorologi. Selain intensitas hujan yang semakin meningkat akibat perubahan iklim, juga kejadian curah hujan ekstrem diprediksi makin sering dengan durasi yang semakin lama, yang memicu terjadinya bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi ini mencapai 98 % dari kejadian bencana yang terjadi di Indonesia. Realitas tersebut perlu diantisipasi dengan aksi nyata bersama seluruh elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah,” ujarnya.
Ragam Masalah Air
Staf ahli Kementerian PUPR bidang Sumber Daya Air, Firdaus Ali, mengatakan terdapat sejumlah permasalahan sumber daya air di Indonesia. Seperti kendala akses air bersih, belum meratanya pengelolaan terpadu limbah domestik, kekeringan/ melimpahnya air (banjir), krisis air bersih, genangan banjir, ancaman rob, dan lainnya.
Dalam mengatasi hal tersebut, ia mengatakan perlu pengambilan keputusan cepat dan berani mengambil risiko sehingga tidak terjadi krisis air bersih, pelaksanaan yg didukung kerja tim yang solid, pengawasan infrastruktur yang dibangun agar dipelihara sesuai standar, pengawasan detail dan konsisten.
Dalam forum yang sama, Direktur Jenderal SDA Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengatakan persoalan sumber daya air menjadi perhatian bersama. Salah satu sorotan Kementerian PUPR adalah banyaknya air hujan yang tidak diserap ke dalam tanah tetapi dibuang ke selokan.
“Infrastuktur masyarakat belum berorientasi pada penyerapan air hujan ke dalam tanah, sehingga air dibuang ke selokan dan menuju hilir dengan cepat tanpa diserap tanah. Seiring dengan itu, daerah resapan air tidak pernah bertambah bahkan berkurang,” ujarnya.
Ke depan, kata Jarot, terdapat tantangan besar dalam membuat infrastruktur tangguh perubahan iklim. Maka dari itu, pembangunan harus mengikuti arah perubahan iklim dan laju perubahan tata guna lahan agar krisis air bersih tidak terjadi seiring menyempitnya kawasan resapan air.
Menurutnya, untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, dibutuhkan kualitas udara dan air yang lebih baik, koordinasi multisektor, keterlibatan sektor swasta dalam penguatan ketahanan infrastruktur.
Sementara itu, FGD tersebut menghasilkan sejumlah rencana aksi kolaborasi antara BMKG, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Di antaranya, identifikasi jenis data dan informasi iklim yg relevan untuk desain infrastruktur sumber daya air, revitaliasi Sistem Informasi Hidrometeorologi, Hidrologi dan Hidrogeologi (SIH3) dengan menambahkan parameter berbasis DAS yang terintegrasi dengan perubahan iklim.
Penyampaian karakteristik kondisi iklim terkini dan proyeksi iklim 100 tahun ke depan beserta potensi dampaknya, dan penyampaian sistem tata kelola Sumber Daya Air (SDA) dan kebutuhan masa depan.
Selanjutnya, analisis komprehensif pengaruh perubahan iklim terhadap potensi serta tren dan karakteristik mitigasi bencana hidrometeorologi (Kajian Hidro-klimatologi) termasuk pilihan adaptasi tata kelola air masa depan serta mengintegrasikan parameter perubahan iklim di dalam perencanaan dan desain infrastruktur sumber daya air.
“Untuk mengakselerasi rencana aksi tersebut, maka dibentuk tim kerja untuk melaksanakan kajian di tingkat nasional sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 98 tahun 2021 dan tim kerja tingkat lokal terutama untuk wilayah prioritas” ujar Dwikorita.
“Serta mendorong Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai Kementerian PUPR serta Balai Besar Wilayah BMKG dan Stasiun BMKG segera berkoordinasi di wilayah masing-masing dengan pihak terkait,menindaklanjuti dan menyusun SOP bersama untuk mewujudkan tata kelola Air terpadu” imbuhnya.